DEPARTEMEN SOSIAL DAN DEPARTEMEN PENERANGAN BUBAR
Kebijakan kontroversi pertama Gus Dur adalah Membubarkan Departemen Sosial dan Departemen Penerangan. Baru sebulan menjabat sebagai presiden, Gus Dur langsung merombak tatanan birokrasi pemerintahan dengan membubarkan Departemen Sosial dan Departemen Penerangan.
Departemen-departemen ini sebelumnya sudah lama ada sejak pemerintahan Orde Baru dan Habibie. Ketika diminta menjelaskan perihal pembubaran kedua pos kementerian itu di hadapan DPR, Gus Dur justru melontarkan komentar dengan polosnya, bahwa DPR tak ubahnya taman kanak-kanak. "Beda DPR dengan taman kanak-kanak memang tidak jelas," kata Gus Dur ketika itu. Pernyataan itu memunculkan protes keras dari sejumlah anggota Dewan.
Pernyataan ceplas-ceplos Gus Dur bukan tanpa alasan. Departemen Penerangan yang ada selama masa orde baru merupakan senjata sangat ampuh milik penguasa untuk mengendalikan media, sedangkan Departemen Sosial dikenal sebagai departemen yang menjadi ladang memperkaya diri atau korupsi.
SAMBANGI SOEHARTO PASCA-LENGSER
Kontroversi selanjutnya adalah ketika Gus Dur memilih mengunjungi mantan Presiden Soeharto setelah penguasa Orde Baru itu dilengserkan pada 1998. Padahal, waktu itu Soeharto dan Keluarga Cendana sedang menjadi sorotan publik. Gus Dur pula yang menggagas bahwa Soeharto harus diadili, hartanya disita, lalu Soeharto dimaafkan. Hingga akhirnya, untuk pertama kalinya, pada 30 Agustus 2000 dilaksanakan pengadilan terhadap Soeharto.
Lihat Videonya disini :
USUL AGAR TAP MPR TENTANG PKI DIHAPUS
Kontroversi yang dilakukan Gus Dur paling membuat banyak pihak kaget adalah ketika Beliau memberikan Usul pencabutan Tap MPRS Nomor XXV Tahun 1966 tentang pelarangan PKI dan pelarangan penyebaran ajaran komunisme dan Marxisme/Leninisme di Indonesia.
Usul ini bukan hanya membuat kontroversi di gedung DPR/MPR, tetapi juga menyulut panasnya kondisi di dalam partai-partai pengusung Gus Dur dan juga masyarakat. Namun usul ini kandas. Dalam rapat Panitia Ad Hoc II Badan Pekerja (PAH II BP) MPR, seluruh Fraksi MPR menolak usulan yang sempat menjadi polemik publik itu. Akibat usul itu, aksi protes kaum muda serat umat Islam muncul di mana-mana. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pun akhirnya ikut menolak usulan tersebut, kendati sempat berkukuh mendukung usulan tersebut.
MENJADIKAN IMLEK SEBAGAI HARI LIBUR NASIONAL
Pada zaman Orde Baru, etnis Tionghoa dilarang melaksanakan tradisi dan adat istiadat mereka secara terbuka. Namun tidak pada era Presiden ke Empat RI. Di era Beliau budaya Tionghoa dan perayaan Imlek diterima di negeri ini. Bahkan orang-orang Tionghoa tidak diharuskan mengganti nama mereka agar terkesan lebih Indonesia. Diskriminasi kepada etnis Tionghoa dalam agama dan budaya tidak lagi berlaku. Gus Dur yakin, Tionghoa yang sudah lebih dari 5 generasi berada di Indonesia tidak perlu diragukan lagi nasionalismenya.
MENGUBAH KEANGKERAN ISTANA
Gus Dur mengubah keangkeran Istana dengan cara menerima tamu dari berbagai kalangan, mulai dari masyarakat umum, pejabat, hingga kiai NU yang hanya memakai sarung dan sandal.
Bahkan suatu ketika ia pernah mengenakan celana pendek di Istana Negara. Gus Dur juga kerap kedatangan tamu hingga malam hari.
ANCAM KELUARKAN DEKRIT PEMBUBARAN PARLEMEN
Kebijakan kontroversial terpanas dilakukan Gus Dur menjelang akhir masa jabatan. Dia mengancaman mengeluarkan dekrit pembubaran parlemen. Dekrit itu berisi (1) pembubaran MPR/DPR, (2) mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dengan mempercepat pemilu dalam waktu satu tahun, dan (3) membekukan Partai Golkar sebagai bentuk perlawanan terhadap Sidang Istimewa MPR. Namun dekrit tersebut tidak memperoleh dukungan dan pada 23 Juli, akhirnya MPR secara resmi memakzulkan Gus Dur dan menggantikannya dengan Megawati Soekarnoputri, yang sebelumnya menjabat sebagai wakil presiden.
Abdurrahman Wahid merupakan sosok yang sangat kuat dengan ideloginya. Demi menegakan Pancasila, pluralisme dan kesetaraan hak asasi manusia, Beliau rela mendapatkan hujatan atau perlawanan politik berbagai pihak. Gus Dur diakui sebagai sosok yang membawa perubahan politik, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia di era baru.
Meski akhirnya kepemimpinan beliau harus jatuh di tahun kedua jabatannya, tapi menurutnya itu lebih baik daripada harus tunduk dengan situasi politik yang jauh dari Pancasila saat itu. Gus Dur memang lengser dari Presiden ke empat RI, tapi nama dan sosok beliau masih tetap tegak berdiri bahkan menjadi panutan bagi negarawan yang ada saat ini.
“Tidak boleh lagi ada pembedaan kepada setiap warga negara Indonesia berdasarkan agama, bahasa ibu, kebudayaan serta ideologi” – Gus Dur -
